Pengaruh Mahar Sandiaga Uno di Partai Oposisi

Pada Pemilu Presiden 2019 nantinya menjadi ketiga kalinya keikutsertaan Prabowo Subianto . Namun pencalonan kali ini berbeda dengan pencalonan sebelumnya yang berkoalisi dengan partai lain, kali ini Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, kadernya di Partai Gerindra. Pasangan ini didukung oleh PKS, PAN dan Demokrat. Meski begitu, walaupun sudah berpasangan tetapi masih meninggalkan banyak seluk beluknya di internal koalisi. Tidak hanya koalisi ini belum bernama namun ada potensi pidana yang mengintai mereka.
Pasalnya, Bawaslu berniat menulusuri dugaan adanya mahar Rp 1 T kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) supaya menerima Sandiaga sebagai Cawaapres. Terbongkarnya mahar ini berawal dari cuitan twitter Wasekjen Demokrat Andi Arief, Sandiaga akhirnya mengakui pemberian sumbangan itu tetapi dalihnya biaya kampanye. Mengapa hanya 2 partai itu yang mendapat mahar? Sementara Gerindra melalui Prabowo sudah sejak 2 bulan lalu membuka donasi dan Demokrat yang terpaksa mendukung mereka akankah rela tidak mendapat apa-apa?
Berikut beberapa analisa kemungkinan yang ada dalam koalisi mendukung Prabowo – Sandi sebagai capres dan cawapres :
  1.  Prabowo sendiri tidak berdaya menolak Sandi dikarenakan butuh logistik besar. Dirinya sudah tidak mendapat dukungan adiknya, Hasyim Djoyohadikusumo. Menerima cawapres dari PKS (9 orang) jelas tidak mendapat dukungan dana. Perolehan suara pun hanya mengandalkan beberapa wilayah saja seperti kab/kota di Jabar. Menggandeng Zulkifli Hasan, nampaknya tidak mungkin karena 5 tahun lalu Prabowo berpasangan dengan PAN juga kalah telak. Apalagi menerima hasil Ijtima Ulama, tidak hanya potensi menang kecil, mantan suami Titik Soeharto bakal butuh banyak logistik.
  2. Bagi PAN dan PKS, menerima Sandiaga yang membawa kardus berisi Rp 500 M lebih meguntungkan. Setidaknya biaya kampanye Capres sudah tersedia dan syukur-syukur bisa digunakan untuk membantu partai . Apalagi PKS sedang butuh dana segar Rp 30 M untuk membayar Fachri Hamzah yang memenangkan gugatan di pengadilan. Usulan 9 Cawapres dari PKS pun tidak muncul sama sekali. PAN sendiri melalui Ketua Dewan Penasehat Amien Rais mengaku didorong untuk maju sebagai capres karena terinspirasi Mahathir Muhammad. Para kader maupun caleg tentu mudah dikondisikan dilapangan untuk mendukung Capres Cawapres pilihan mereka.
  3. Sikap PA 212 paska ditetapkannya Sandiaga Uno masih meminta adanya Ijtima Ulama versi II untuk melegitimasi Sandi. Sepertinya mereka juga sedang bernegosiasi agar ada yang bisa dikirimkan ke mereka. Kalau memang Prabowo tidak menerima UAS atau Habib Salim seharusnya tegas menolak pasangan itu. Kenyataannya tuntutan Ijtima Ulama II tetap terlontar.
  4. Partai Demokrat yang merasa ditelikung, membuka soal soal isu mahar/kardus. Prabowo dinilai mengabaikan peran Demokrat yang bisa jadi cukup signifikan memperoleh suara. Usaha merapat ke koalisi Jokowi ditolak akibatnya terpaksa mendukung Prabowo dengan keengganan. Terlihat paska isu mahar SBY tidak terlihat baik saat deklarasi Prabowo Sandi maupun saat mendaftar di KPU. Peran SBY digantikan putra mahkota, AHY dan Ibas.
  5. Bila kekayaan Sandi hanya Rp 3,8 T, mungkinkah yang Rp 1 T diberikan ke PAN dan PKS? Belum lagi untuk Demokrat, Gerindra sendiri serta Tim Kampanye mereka. Beberapa pihak mensinyalir Sandiaga cari duit ke AS saat kunjungan kerja sebagai Cawagub dan menawarkan konsesi jika berhasil memenangkan pertarungan. Agar keuntungan makin besar, Sandi mengakui pemberian mahar yang dibuka oleh Andi Arief. Sandi berharap jika diproses Bawaslu maka duit itu bisa kembali.
  6. Ada 2 parpol yang sama sekali tidak dianggap oleh koalisi ini yaitu Partai Berkarya dan PBB. Bahkan PBB melalui Ketua Umumnya, Yusril Ihza menyatakan Koalisi Keumatan itu Fatamorgana.

Analisis ini menunjukkan bahwa dalam proses pencalonan Capres dan Cawapres Prabowo – Sandiaga tidak hanya penuh kepentingan namun sesama partai  juga jegal menjegal. Bagaimana mereka akan membangun negeri jika proses mereka mencalonkan diri penuh intrik dan manipulasi. Akankah kita harus berdiam diri dengan melihat saja dalam hal itu semua dan membiarkan Presiden Pertahana berjuang sendirian?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *