jokowi 2 periode

Polri : Ratna Sarumpaet Bisa Dijerat UU ITE Terkait Penyebaran Berita Hoax

Polri tidak menutup kemungkinan menjerat aktivis Ratna Sarumpaet dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP perihal kebohongan atas penganiayaan yang terjadi kepada dirinya.

“Kalau bu Ratna tidak menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tapi bisa dijerat dengan KUHP,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, pada Kamis, 4 Oktober 2018.

Kendati demikian, sampai saat ini Ratna Sarumpaet masih berstatus sebagai saksi. Ratna akan dimintai keterangan terlebih dahulu. Tak hanya Ratna, semua pihak yang terlibat akan turut dipanggil, termasuk keluarga Ratna Sarumpaet. “Semua terkait dengan kasus ini akan dimintai keterangan,” kata Setyo.

Sementara itu, Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri sudah menerima total tujuh laporan terkait dugaan penyebaran informasi hoax atau berita bohong penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet. Sejumlah politikus pun turut dilaporkan karena ikut menyebarkan informasi tersebut di media sosial.

Mereka adalah Fadli Zon, Dahnil Anzar, Prabowo Subianto, Rachel Maryam, Rizal Ramli, Nanik Deyang, Ferdinand Hutahaean, Arief Poyuono, Natalius Pigai, Fahira Idris, Habiburokhman, Hanum Rais, Said Didu, Eggy Sudjana, Captain Firdaus, dan Sandiaga Uno.

Kemarin, Ratna Sarumpaet mengungkap kebohongan dirinya seputar kasus pengeroyokan yang dialaminya. Kabar penganiayaan itu pun membuat geger. “Ternyata saya adalah pencipta hoax terbaik, kebohongan saya telah menghebohkan negeri,” ujar Ratna saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu, 3 Oktober 2018.

Sumber : Tempo.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *